Kandungan Lokal 40 Persen Untuk Ponsel

KEBIJAKAN pemerintah mewajibkan produksi ponsel generasi 4 (4G) LTE (long term evolution) dengan kandungan lokal (local content) mencapai 40 persen, disikapi berlainan antara sesama importir dan juga kalangan operator. Kebijakan yang dikeluarkan oleh tiga kementerian ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, memberi batas waktu hingga akhir Desember 2016 bagi importir ponsel 4G LTE memenuhinya.

Ancaman jika hingga batas ini belum mencapainya izin impor produsen ponsel itu akan dicabut Kementerian Perdagangan, memunculkan kegelisahan di kalangan importir, yang menganggap kebijakan ini menghambat upaya menghadirkan ponsel ke Indonesia. Namun beberapa importir ponsel pintar menyatakan sudah memenuhi aturan ini, bahkan ZTE, misalnya, menyatakan kandungan lokalnya sudah mencapai 50 persen. Bagaimanapun, pasar ponsel Indonesia sudah mampu menarik pabrikan ponsel dunia untuk mengisinya dalam jumlah besar. Tahun 2014 lalu saja, impor ponsel mencapai 56 juta unit dan tahun ini diprediksi akan mencapai 67 juta unit, 45 persen di antaranya adalah ponsel pintar.

Rwanda Opens Smartphone Factory - Kenyan Wallstreet

 

Diperkenalkannya teknologi smart generasi keempat (4G) LTE (long term evolution) dipercaya akan merangsang pertumbuhan penggunaan ponsel di Indonesia, apalagi teknologi ini dikatakan lebih mudah dan lebih murah digelar dibanding teknologi 3G. Walaupun hal itu tidak berarti tarif data 4G bisa lebih murah dibanding tarif 3G yang sudah dirasa terlalu mahal, namun diperkirakan masyarakat akan migrasi dari layanan 2G langsung ke 4G, karena pengalaman pelanggan yang terbangun. Ramalan itu membuat beberapa produsen ponsel membangun pabrik di Indonesia, selain ZTE yang membuat ponsel 4G LTE Bolt dengan teknologi TDD (time division duplex) pada frekuensi 2,3 GHz untuk PT Internux, juga Oppo di Tangerang dan Evercoss dengan pabriknya di Semarang. Produksi pabrik untuk ponsel yang semula bernama Cross itu sudah mencapai satu juta ponsel setahun, sebagian masih berupa ponsel fitur, sisanya ponsel pintar (smartphone) untuk layanan jaringan 3G, dan akan membuat ponsel 4G LTE. Banyak produsen menunggu kebijakan pemerintah lebih lanjut mengenai komersialisasi dan kesiapan jaringan layanan 4G di 900 MHz, dan 1800 MHz serta 2,1 GHz, sebelum memproduksi ponsel 4G secara besar-besaran.

Hingga saat ini pemerintah baru menyatakan frekuensi 900 MHz sebagai teknologi terbuka, sementara frekuensi 1800 MHz baru akan dibuka pada Februari mendatang dan diharapkan frekuensi 3G di 2,1 GHz juga akan mengikutinya pada pertengah tahun ini.Sulit bagi produsen memasarkan ponsel-ponsel 4G jika jaringannya belum siap atau hanya ada di perkotaan, walau pada kenyataannya jaringan 4G di perkotaan pun belum merata di seluruh pelosoknya. Kebijakan pemerintah soal TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) ini memang akan memacu importir membangun pabrik d Indonesia. Beberapa merek atau importir sudah membangun pabriknya, selain ZTE dan Evercoss adalah Oppo dan Mito, semuanya pabrikan asal Tiongkok. Namun tetap saja terasa ada kendala dalam pemenuhan TKDN sampai 40 persen, yaitu pengadaan komponen yang masih harus diimporyang dibebani bea masuk 10 persen. Tingginya bea masuk ini akan membuat harga ponsel lebih mahal dibanding jika diimpor dalam bentuk bulat.

Industri rumahan Di Tiongkok pun pabrik ponsel tidak membuat komponen sendiri, mereka membelinya dari ribuan pemasok di sekitarnya dan pemegang merek hanya memasukkan komponenkomponen khusus spesifik untuk merek mereka. Itu sebabnya banyak merek ponsel eksTiongkok yang hampir 100 persen menggunakan komponen yang sama sehingga membuat harganya menjadi murah. Jika mengikuti cara Tiongkok, di Indonesia harus ada pabrikpabrik komponen yang bisa berbentuk industri rumahan sebagai pemasok industri dalam negeri, agar harga jual ponsel mampu bersaing. Namun membangun ekosistem industri komponen tidak mungkin dilakukan dalam sekejap, perlu waktu pengembangan yang relatif lama karena harus mulai dari nol. Dewasa ini semua importir ponsel siap memproduksi jika TKDN-nya hanya sekitar 10 persen, yang mereka penuhi antara lain dari pengepakan, buku manual, kabel pengisian (charger), kesing (casing) serta komponen kecil dan sederhana lainnya.

Namun untuk teknologi, semisal chip, tetap harus diimpor, demikian pula perangkat lunak yang belum semua terkuasai. Kecuali produsen besar semisal Foxconn atau Samsung, kebanyakan pabrikan Tiongkok menghindari pembuatan chip sendiri karena mahal akibat teknologi yang digunakan cepat usang sejalan dengan perkembangannya yang pesat, seperti yang terjadi pada teknologi android. Sementara chip dengan teknologi lain juga dihindari untuk diproduksi karena jumlahnya relatif sedikit jika dibanding Android sehingga sulit untuk menekan harga. Pemerintah sendiri menghendaki importir bersikap optimis dan smart, cerdik, dengan munculnya aturan batas minimal TKDN ini. Selain yang bisa dipenuhi secara tradisional sudah berkembang semisal kesing dan buku manual, industri mestinya mengembangkan perangkat lunak (software) yang porsi TKDN-nya bisa mencapai 20 persen sampai 30 persen.

Diyakini tenaga-tenaga Indonesia yang terlatih untuk itu sudah ada, tinggal memperdalam saja. Persyaratan berat lain, untuk pengembangan perangkat lunak para produsen harus memiliki bagian penelitian dan pengembangan (Litbang – R&D) yang biayanya tidak murah. Namun jalan termudah dan investasi yang tidak terlalu mahal bisa dilakukan dengan membeli teknologi perangkat lunak yang sudah tersedia di pasar lalu dikembangkan sesuai kebutuhan lokal. Kelemahannya, teknologi perangkat lunak yang siap dijual oleh pabrikan luar negeri justru perangkat lunak yang usia teknis dan ekonomis komersialnya sudah mendekati uzur akibat munculnya teknologi terbaru. Di dunia industri, perkembangan teknologi telekomunikasi terjadi dengan sangat cepat, usianya (cycle) makin lama makin singkat, sehingga para peneliti pun selalu dikejar waktu untuk memenuhi permintaan pasar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *